Perhutani Perhutani Divre Janten Terima Kunjungan Komisi IV DPR RI di Bandung |

BANDUNG, PERHUTANI (04/11/2022) | Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten menerima kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, bertempat di petak 55i Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cikole Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lembang Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan, Jum’at (04/11).

Rombongan komisi IV dipimpin oleh Revindra Airlangga beserta anggota dan diterima oleh Direktur Komersial Perum Perhutani Ahmad Ibrahim, Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Asep Dedi Mulyadi beserta Jajaran, Ketua Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kidang Jaya Wawan beserta anggota dan pendamping Perhutanan Sosial Deni.

Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Asep Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kidang Jaya telah mendapatkan SK Kulin KK dari Kementerian LHK, tinggal mengoptimalkan pengelolaan potensi yang ada di dalam kawasan hutan pangkuan desanya dengan bekerjasama jajaran petugas lapangan. Inti dari Program Perhutanan Sosial adalah bagaimana Hutan tetap lestari dan masyarakat sekitar hutan sejahtera.

“Perhutani sangat terbuka untuk menjalin Kerjasama dengan semua pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan baik di hutan lindung maupun hutan produksi dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam sambutannya, anggota DPR RI Komisi IV Revindra Airlangga mengatakan dalam mengelola hutan harus bisa menata antara tanaman semusim dengan tanaman kehutanan sehingga tercipta keseimbangan.

“Pasca reformasi banyak Kawasan hutan yang berubah fungsi, sehingga hutan harus dipulihkan kembali salah satu solusinya adalah dengan kegiatan tumpangsari yang menguntungkan bagi kedua belah pihak baik bagi Perhutani maupun masyarakat,” ujarnya.

“Hutan harus dipertahankan sehingga fungsi ekologi dan ekonomi bisa tercapai,” lanjutnya

Sementara Ketua LMDH Kidang Jaya Wawan mengucapkan terima kasih kepada Perhutani yang selalu memberi arahan dan bimbingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

“Pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa kendala diantaranya minimya anggaran untuk pengembangan wisata Giri Weuning belum adanya mesin pengolah kopi dan pemasaran kopi juga masih terkendala,” ungkapnya.

Sementara Ketua Tani Hutan Andi menyampaikan sangat mendukung program pemerintah dan Perhutani karena kami bisa mengelola hutan sambil menanam kopi.

“Kendala dalam pengelolaan kopi diantaranya tingginya biaya perawatan, tidak adanya subsidi pupuk, belum adayan mesin pengolah kopi, infrastruktur kurang mendukung sehingga mengganggu pemasaran,” pungkasnya.