JAWAPOS.COM (04/07/2024) | Potensi kawasan hutan yang masih luas di Blora bakal dikembangkan menjadi skema perdagangan karbon.
Sudah terdapat pihak ketiga yang ingin mengaplikasikan. Namun, perdagangan karbon di daerah masih perlu studi kelayakan.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora A. Mahbub Djunaidi mengatakan, rencana perdagangan karbon mulai diinisiasi.
Pihaknya telah melakukan diskusi bersama lintas sektor yakni Perhutani, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan pihak ketiga.
“Sudah diinisiasi, namun masih butuh waktu. Rencana tersebut bakal dimasukkan rencana jangka panjang pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, potensi hutan jati di Blora itu sudah ada yang melirik dan tertarik untuk mengembangkan.
Saat ini masih proses survei lapangan untuk studi kelayakan. Menurutnya, perdagangan karbon bisa diterapkan melihat potensi wilayah hutan yang cukup luas di Blora.
“Luasnya hutan di Blora ini potensial untuk dikembangkan skema perdagangan karbon,” ungkapnya.
Kepala Devisi Regional Jawa Tengan Perum Perhutani Ratmanto mengatakan, pihaknya mendukung jika skema perdagangan karbon diterapkan di wilayah hutan Blora.
Karena luas hutan di Blora saat ini sekitar 90 ribu hektare. Namun, perdagangan karbon masih jadi hal yang baru. “Kami perlu koordinasi dengan kantor pusat,” katanya.
Pihaknya mengatakan, sudah ada satu perusahaan yang telah mensurvei kondisi hutan di Blora untuk kelayakan skema perdagangan karbon.
Perimbangan atara karbon yang dihasilkan dan karbon yang akan diserap oleh pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan.
Ia menambahkan, skema Carbon Trade yang dikeluarkan oleh KLHK juga baru. Sehingga masih butuh koordinasi dan harmonisasi.
“Pastinya ke depan kami juga akan mendukung program pemerintah untuk pengurangan emisi melalui skema ini,” ucapnya.
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ichsan Zulkarnaen mengatakan, skema perdagangan karbon memang hal yang baru.
Tidak bisa langsung diterapkan dalam jangka dekat oleh pemkab.
“Kemungkinan bisa diterapkan pada program jangka panjang. Perdagangan karbon cukup potensial di Blora karena separuh wilayah Blora adalah hutan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, tentu perlu kajian lebih mendalam lagi hingga program tersebut dapat diterapkan di Blora
“Jadi bukan prioritas jangka pendek, karena juga masih ada pekerjaan rumah di pemerintah pusat dan pemda,” ungkapnya. (ari/war)
Sumber : jawapos.com