Perhutani Perhutani Kuningan Hadiri Diskusi Publik Siapkan Kajian Risiko Bencana 2024 |

KUNINGAN, PERHUTANI (21/10/2024) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan hadir dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Kuningan mengenai laporan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2024. Acara berlangsung di Aula Gedung Wisma Permata pada hari Jumat (18/10).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Administratur KPH Kuningan Yana Yunara, PJ Sekertaris Daerah Kabupaten Kuningan A. Taufik Rohman, Kepala BPBD Kabupaten Kuningan Indra Bayu Permana, para Kepala Dinas/Instansi Kabupaten Kuningan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Kepala Badan Taman Nasional Gunung Ciremai, para camat, para kepala desa, serta civitas akademika dari Universitas Kuningan (UNIKU), Universitas Islam Kuningan (UNISA), dan Universitas Muhammadiyah Kabupaten Kuningan, serta tamu undangan yang hadir lainnya.

Wakil Administratur KPH Kuningan, Yana Yunara menyampaikan bahwa ia menyambut baik langkah BPBD Kabupaten Kuningan yang menekankan pentingnya dokumen KRB sebagai landasan pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana.”Kajian risiko bencana adalah komponen yang sangat krusial untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi risiko yang ada. Dengan adanya kajian ini, kita bisa lebih sigap dan tepat sasaran dalam melindungi masyarakat serta meminimalisir kerugian akibat bencana,” ujarnya.

Yana menekankan bahwa hal ini merupakan wujud komitmen untuk membangun daerah yang tangguh dan siap menghadapi segala potensi risiko bencana, serta untuk menyempurnakan dokumen KRB sesuai dengan kondisi terkini di Kabupaten Kuningan. “Kajian risiko bencana merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mari bersama-sama bertanggung jawab dengan dokumen kajian risiko bencana ini,” tegasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana menambahkan bahwa penyusunan KRB ini dilakukan untuk memetakan potensi bahaya, tingkat kerentanan, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai jenis bencana, seperti banjir bandang, gempa bumi, letusan gunung api, dan tanah longsor. “Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana mitigasi dan adaptasi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan,” jelasnya. (Kom-PHT/Kng/Ddi)