Perhutani Blok Karayunan Jadi Lokasi Praktek Lapangan Diklat KLHK |

MAJALENGKA, PERHUTANI (12/03/2018) | Sebanyak 37 peserta diklat dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan praktek lapangan pemetaan konflik tenurial tahun 2018 di wilayah hutan Karayunan petak 4 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Pancurendang, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Majalengka, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Majalengka yang masuk wilayah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mandiri, Desa Karayunan Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka.

Peserta diklat berasal dari berbagai instansi Kehutanan se-Pulau Jawa diantaranya dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat dan Jawa Tengah, Balai Besar Taman Nasional (BBTN), Balai Taman Nasional ( BTN) Alas Purwo, Balai Taman Nasional (BTN) Gunung Gede, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS), Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Kadipaten, Badan Pengelolaan Hutan (BPH) sejawa, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jateng, Unit Pelaksana Teknis Penegakan Hukum (UPTPH) Jawa timur.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melatih peserta mengumpulkan data terkait konflik tenurial kawasan hutan, dengan metode Rapid Land Tenure Assesment (RATA). Blok Karayunan pernah menjadi daerah konflik, namun saat ini telah terjalin kerjasama yang baik antara Perhutani dengan penggarap lahan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pola Agroforestry. Perubahan dari Kelas Hutan konflik menjadi kemitraan produktif inilah yang menjadi daya tarik peserta diklat.

Administratur KPH Majalengka, Beddi Taviffudin di tempat terpisah menyampaikan bahwa blok Karayunan merupakan salah satu petak dalam kawasan hutan Perum Perhutani yang dulu pernah mengalami konflik tenurial. Namun setelah proses identifikasi, inventarisasi, dan sosialisasi oleh tim dari KPH Majalengka terciptalah kesadaran masyarakat untuk tidak lagi mengakui lahan yang merupakan kawasan hutan Negara dan harus dikembalikan lagi fungsinya.

Penanggungjawab Program Diklat, Gamin menyampaikan ucapan terima kasih pada Perhutani KPH Majalengka karena telah memfasilitasi diklat mulai dari lokasi hingga narasumber. Para peserta sangat bersemangat dalam diskusi karena sebagian besar dari mereka bekerja di lokasi yang memiliki permasalahan serupa. (Kom-PHT/Mjl/AW)

Editor: Ywn