"Loading..."

BUMN Perunggasan Mulai Dibentuk

KORAN-JAKARTA.COM, JAKARTA (17/5) | Guna mengimbangi perusahaan besar yang mendominasi bisnis daging ayam dan menjaga harga agar tidak terlalu tinggi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai memetakan pembentukan BUMN perunggasan.
Deputi Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, mengatakan pada pekan depan akan dipaparkan skema BUMN perunggasan. “Sekarang ini kita sedang memetakan BUMN mana yang akan dilibatkan dan di mana perannya,” kata Wahyu di Jakarta, Senin (16/5).
Menurut Wahyu, terdapat beberapa perusahaan yang akan terlibat, di antaranya PT Berdikari (Persero), Perum Bulog (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani serta PT Perkebunan Nusantara (Persero). Perhutani dan PTPN bertindak sebagai penyedia lahan untuk peternakan unggas.
“Namun, PTPN mana yang akan dipilih untuk tugas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan,” terangnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Berdikari, Suwhono, mengakui skema bisnis tengah dikaji oleh Kementerian BUMN.
“Jadi, tunggu saja,” ujarnya, baru-baru ini. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, meminta keterlibatan BUMN di hulu industri unggas agar harga daging ayam ras di tingkat pedagang tetap stabil.
“Kita harus masuk ke hulu industri perunggasan ini dan mulai merancang kebijakan dari sekarang. Jika terus begini, persaingan tidak jalan dan kita tidak bisa mulai dengan pasar yang terlalu pincang,” kata Darmin seusai memimpin rapat koordinasi terbatas penyehatan struktur industri peternakan ayam, akhir pekan lalu (14/5).
Pada kesempatan itu, Menteri Darmin juga menginstruksikan Kementerian BUMN untuk menugaskan PT Berdikari (Persero) sebagai pengelola bisnis perunggasan, termasuk ayam dari hulu sampai hilir. Intervensi tersebut bertujuan untuk mengurangi dominasi perusahaan swasta di Indonesia dan menstabilisasi harga daging ayam di pasar.
Disparitas Harga
Menurut data, pada periode 2013-2014 telah terjadi kelebihan produksi daging ayam, karena impor di luar kuota yang ditetapkan, akibat kurang akuratnya estimasi penghitungan permintaan. Selain itu, persaingan distribusi di pasaran menjadi pincang karena perusahaan integrasi besar ikut memasok daging ayam ke pasar tradisional.
Saat ini, sekitar 95 persen usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler) dikuasai perusahaan integrasi dan hanya lima persen untuk peternak mandiri. Sedangkan peternak ayam ras petelur (layer) 100 persen oleh peternak mandiri.
Sementara itu, dari hasil pantauan KPPU pada Januari-Februari 2016, terjadi disparitas harga yang tinggi untuk komoditas daging ayam. Daging ayam di tingkat peternak mencapai 10.000 rupiah per kilogram.
Namun, harga daging ayam di pasaran berkisar 38.000-40.000 rupiah per kilogram dari harga yang ideal 18.000 rupiah per kilogram. Oleh karena itu, intervensi BUMN dibutuhkan sebagai penyeimbang perusahaan besar yang mendominasi bisnis daging ayam dan menjaga harga agar tidak terlalu tinggi. Ant/ers/AR-2
Tanggal   : 17 Mei 2016
Summer  : koran-jakarta.com