Kementerian BUMN menghimpun dana Rp 4,1 triliun hingga 2014 dari perusahaan negara untuk mendukung penguatan ketahanan pangan.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan dana tersebut berasal dari program corporate social responsibility (CSR), program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), dan kredit perbankan, berupa kredit usaha rakyat (KUR) ataupun kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE).
”Untuk mendukung Kementerian Pertanian, BUMN membentuk gerakan produksi pangan berbasis korporasi (GPPK). Dari BUMN akan diberikan sekitar Rp4,l triliun hingga 2014. Untuk tahun ini akan dipakai sekitar Rp1,3 triliun – Rp1,5 triliun,” ujarnya kemarin.
Mustafa menjelaskan pemerintah menetapkan komoditas utama dalam program ketahanan pangan yaitu, beras, jagung, kedelai, gula, dan indukan sapi.
BUMN yang terlibat dalam ketahanan pangan tersebut adalah Perum Bulog (beras), tujuh, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (gula), PT Sang Hyang Seri (benih), PT Pertani (kedelai), PT Berdikari (temak sapi), PT Pusri (penyediaan pupuk), dan Perum Jasa Tirta (irigasi).
Dalam program GPPK, lanjutnya, akan  dikembangkan pola kemitraan berupa pola CSR, yakni semua sarana produksi dibantu oleh BUMN. Pola pembayaran panen petani dibantu sarana produksi dan dibayar setelah panen, dan pola pengelolaan oleh BUMN, yakni seluruh biaya usaha tani mulai sewa lahan sampai panen disediakan oleh BUMN dan hasilnya menjadi milik pengelola.
Dia juga berharap GPPK itu dapat meningkatkan sinergitas antar-BUMN. Saat ini ada tiga BUMN yang akan menjadi pelaksana utama program, yakni PT Pertani,  PT Sang Hyang Seri, dan PT Pusri.
“GPPK juga untuk meningkatkan sinergitas, dan kami harapkan BUMN pangan dapat. ikut serta dalam peningkatan produksi pangan a.l.  benih, beras, daging, dan gula,” paparnya.
Dia menyebutkan sasaran yang ingin dicapai melalui program itu a.l untuk meningkatkan produktivitas lebih banyak sekitar 1-1,5 ton per ha untuk area seluas 500.000 ha, perluasan area padi gogo seluas 70.000 ha dengan produktivitas 3 ton per ha di area Perum Perhutani dengan sistem tumpang sari.
Selain itu, perluasan area jagung hibrida seluas 250.000 ha dengan produktivitas minimal 6 ton jagung pipilan kering per  ha, serta peningkatan produktivitas kedelai seluas 50.000 ha dengan produktivitas 1,25 ton per ha dengan sistem tumpang sari di lahan milik Perum Perhutani.
Cadangan beras
Kesepakatan kerja sama Indonesia-Vietnam soal penyediaan beras oleh Vietnam sekitar 1 juta ton dinilai tidak diperlukan lagi.
Hal itu berdasarkan asumsi jika pasokan cadangan beras di Asean + 3 sebanyak 870.000 ton sudah berjalan.
Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami mengatakan upaya Asean dalam ketahanan pangan dengan melakukan kesepakatan cadangan beras di tingkat Asean bisa saja jumlahnya ditingtkatkan.
“Itu kan diperlukan saat emergency. Barangnya [beras cadangan] ada di setiap negara dan dalam bentuk uang untuk menghindari biaya pemeliharaan,” ujarnya kepada kemarin.
Dia menjelaskan Indonesia menyediakan beras cadangan Asean + 3 (Jepang, China, Korea Selatan) sebanyak 12.000 ton. Kesepakatan cadangan beras Asean + 3 untuk jangka panjang.
Gusmardi menuturkan cadangan beras Indonesia di Asean + 3 tersebut dapat ditingkatkan lagi lebih dari 12.000 ton.
Nama Media : BISNIS INDONESIA
Tanggal        : 10 Mei 2011, Hal. 16
Penulis         : SEPUDIN ZUHRI/GITA ARWANA CAKTI
TONE           : NETRAL