BOJONEGORO, PERHUTANI (13/06/2016) | Peum Perhutani melalui Administratur KPH Bojonegoro, Erwin bertemu Bupati Bojonegoro Suyoto atau Kang Yoto di rumah Dinas Bupati Bojonegoro dalam rangka mendapatkan masukan perbaikan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di wilayah Bojonegoro, Kamis (9/6).

Bupati Bojonegoro menilai  pada periode awal dulu PHBM orientasinya sebatas pendayagunaan anggaran di Perhutani, sedangkan periode selanjutnya pelaku concern untuk mendapatkan keuntungan di dalam pengelolaan Sumberdaya Hutan (SDH).  Ada sinergi yang baik antara Perhutani, Pemerintah Kabupaten dan warga desa hutan. Petugasnya aktif namun spiritnya hanya untuk menunaikan kewajiban.

“Perlu dibuat Roadmap untuk komitmen bersama, paradigma yang dibangun di Kabupaten Bojonegoro adalah “Kita Semua Perlu Hutan” dan sumber air yang terjamin dari hutan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Bojonegoro. Semangat mengembangkan hutan harus dimiliki para pihak guna mengembalikan kejayaan hutan, sehingga tidak hanya menjadi beban Perhutani saja. Sistem perencanaan perlu melibatkan para pihak untuk role model agar bisa mengembalikan kondisi hutan Bojonegoro seperti dahulu. Pemkab Bojonegoro siap memfasilitasi termasuk pembiayaannya. Inisiatif awal dari 6 KPH Perhutani di Kabupaten Bojonegoro ditunggu,” demikian saran Kang Yoto.

Terkait dengan Undang-Undang Desa, Bupati juga menyampaikan bahwa undang-undang tersebut sebenarnya memberi peluang kepada Desa untuk terlibat dalam pengembangan hutan. Desa memiliki kemampuan untuk memperbaiki infrastruktur lebih cepat, dan melakukan fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat secara optimal. Salah satu sebab kerusakan hutan itu masih saja ada yang nekat mencuri kayu, orang-orang tersebut bisa dipetakan dan ditangani bersama Desa dan Pemkab, lalu dibantu kerja dalam PHBM sehingga dia tidak punya alasan lagi untuk mencuri.  (Kom–PHT/Bjn/Rafik.)

Editor: Soe

Copyright©2016