Pemerintah menukar sebagian sahamnya di dua badan usaha milik negara yang bergerak di bidang farmasi, yakni PT Kimia Farma dan PT Bio Farma. Dengan demikian, sebagian saham pemerintah di Kimia Farma dikuasai oleh Bio Farma, dan sebaliknya saham pemerintah di Bio Farma dikuasai Kimia Farma. “Ini bukan merger tapi swap share,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kemarin.

Hatta berharap, dengan swap share, Kimia Farma dan Bio Farma saling memiliki sehingga tidak ada persaingan yang tidak sehat. “Selama ini saling bersaing sehingga kurang pas, sekarang dicoba diatur melalui pola-pola yang lebih sehat,” katanya. Hatta optimistis proses swap share akan membuat keduanya lebih fokus dalam industri farmasi.

Setelah proses swap share ram pung, Hatta menambahkan, keduanya akan melakukan penerbitan saham baru atau rights issue. “Agar lebih baik dan lebih solid sahamnya,” ujarnya. Berapa jumlah yang akan ditukarkan belum dipastikan. “Intinya, mayoritas tetap 60 persen dikuasai negara.” Penawaran saham ke publik ditargetkan pada tahun ini.

Terkait dengan proses ini, pemerintah tengah merintis pengelompokan ulang kelompok BUMN farmasi. Pengelompokan ini dilakukan tanpa pembentukan holding company baru. Pada akhimya nantinya pengelompokan ulang dilakukan antara lain melalui melalui mekanisme pengambilalihan oleh Kimia Farma terhadap Indofarma.

Pengelompokan BUMN farmasi sendiri ditargetkan rampung pada 30 Juni 2012. Setelah pengelompokan, targetnya adalah efisiensi dengan meminimalkan produk dan business overlap. “Ada spesialisasi produksi antara Kimia Farma dan Indofarma,” kata Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, Irnanda Laksanawan, beberapa waktu lalu.

Pengelompokan itu merupakan salah satu strategi dari program perampingan (rightsizing) BUMN yang telah dicanangkan Kementerian BUMN Selain melalui holding, perampingan BUMN dapat dilakukan melalui merger atau konsolidasi, divestasi, likuidasi ataupun stand alone. Jika program tersebut berjalan sesuai dengan rencana, Kementerian BUMN menargetkan jumlah BUMN semakin ramping, dari 141 BUMN pada saat ini menjadi 78 BUMN pada 2014.

Selain pengelompokan farmasi, program itu menyasar BUMN perkebunan dan kehutanan. Untuk holding BUMN perkebunan, telah dirintis holding perkebunan yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) hingga PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Saat ini peraturan pemerintah soal itu masih digodok di Kementerian Keuangan.

Seiring dengan proses ini, selanjutnya dilakukan pembentukan holding BUMN kehutanan, yaitu PT Inhutani I (Persero) hingga PT Inhutani V (Persero) dan Perum Perhutani, yang ditargetkan selesai pada 28 Februari 2012. Dalam hal ini, Perum Perhutani akan dipilih menjadi induk holding. • AKBAR TRI KURNIAWAN, HMB

TEMPO :: 1 Februari 2012, HAL B2