Perhutani Perhutani Berikan Sosialisasi Pedoman Kemitraan Perhutani Kepada LMDH di Bandung |

BANDUNG, PERHUTANI (13/10/2023) | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten (Divreg Janten) menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Direksi Nomor 13 terkait Pedoman Kemitraan Perhutani kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayah kerja Divreg Janten, bertempat di Graha Rimba Harmoni, Bandung, pada hari Jum’at (13/10).

Hadir pada kegiatan tersebut Direktur Operasi Perum Perhutani Natalas Anis Harjanto, Kepala Divisi Multi Usaha Kehutanan Perum Perhutani Erik Alberto beserta jajaran, Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Asep Dedi Mulyadi beserta jajaran, segenap LMDH wilayah Divreg Janten, serta tamu undangan yang hadir lainnya.

Dalam sambutannya, Natalas Anis Harjanto menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman terkait Peraturan Direksi Nomor 13 kepada para LMDH yang mengatur tentang kemitraan Perhutani pasca penetapan kebijakan Surat Keputusan (SK) 287 tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada kebijakan terbaru, program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang selama ini telah berjalan bertransformasi menjadi Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP).

“Bagi LMDH yang belum menjadi kulin KK atau tidak memiliki koperasi bertransformasi menjadi KKP. Untuk LMDH yang sudah menjadi kulin KK atau memiliki koperasi bertransformasi menjadi KKPP. Adapun bentuk kerja sama kedepannya menjadi Business to Business (B2B), dimana pada program PHBM sebelumnya kerja sama berdasarkan Hutan Pangkuan Desa (HPD), sekarang kerja sama berdasarkan kegiatan usaha / bisnis yang diusulkan,” jelasnya.

Erik Alberto sebagai pemateri pada kegiatan sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) bentuk kegiatan dalam KKPP yaitu pemanfaatan hutan, rehabilitas hutan, perlindungan hutan, dan pengolahan hasil hutan.

“KKPP ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kerja sama yang lebih baik (GCG), memberikan akses kerja sama yang lebih fokus pada usaha produktif, dan meningkatkan produktivitas lahan dengan multi usaha kehutanan,” tambahnya.

(Kom-PHT/Divre/Ga)