Perhutani Perhutani Kediri bersama DPRD Jatim Bahas Mitigasi Bencana |

KEDIRI, PERHUTANI (15/01/2025) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Trenggalek dan BPBD Kabupaten Trenggalek menerima kunjungan kerja Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor BPBD Kabupaten Trenggalek, Selasa (14/01).

Hadir dalam kegiatan ini yaitu jajaran Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Siti Mukiyati, Jairi Irawan, dan Imam Maksuf, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, Wakil Kepala KPH Perhutani Kediri Selatan Hermawan, serta perwakilan dari berbagai instansi, seperti CDK Wilayah Trenggalek, BPBD Trenggalek, Bappeda, Dinas Sosial, Badan Geologi KESDM, Dinas PUPR, Perkim & Lingkungan Hidup, dan Kominfo.

Agenda utama kunjungan ini adalah monitoring dan evaluasi sinergi antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan semua lembaga terkait termasuk Perum Perhutani Kediri dalam penanganan bencana hidrometeorologi, khususnya tanah gerak yang terjadi di Desa Ngrandu, Kabupaten Trenggalek.

Dalam kesempatannya, Siti Mukiyati, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, mengapresiasi upaya sinergi antara Perhutani, CDK Wilayah Trenggalek, dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. “Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam mitigasi bencana alam dan menyamakan persepsi terkait rencana relokasi warga terdampak tanah gerak. Kami berharap proses ini berjalan lancar dengan dukungan semua pihak demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala KPH Kediri Selatan, Hermawan, menyampaikan bahwa Perhutani mendukung penuh rencana relokasi warga terdampak tanah gerak ke kawasan hutan milik Perhutani dengan tetap mengikuti mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi berbagai bencana alam, termasuk tanah longsor dan banjir. “Kegiatan penanaman pohon bersama harus lebih masif, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menebang pohon di kawasan hutan, demi menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap Hermawan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mengatasi permasalahan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Trenggalek. Melalui sinergi yang kuat antara Perhutani, pemerintah daerah, dan instansi terkait, diharapkan masyarakat terdampak dapat segera memperoleh solusi yang tepat dan berkelanjutan. (Kom-PHT/Kdr/Ton)