Perhutani Sinergi Perhutani dan PG Rajawali II, Dorong Pertumbuhan Industri Gula Berkelanjutan |

CIREBON, PERHUTANI (17/02/2025) | Sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor industri gula, Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten bersama PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II menandatangani perjanjian kerja sama terkait kemitraan serta mekanisme jual beli Gula Kristal Putih untuk Musim Giling 2025. Acara penandatanganan perjanjian ini berlangsung di Cirebon pada Jumat (14/02). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Yudha Suswardhanto, bersama Direktur Utama PT PG Rajawali II Ardian Wijanarko.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Yudha Suswardhanto, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata dari sinergi antar BUMN untuk memperkuat sektor industri gula nasional.

“Kerja sama ini merupakan bagian dari delapan proyek strategis Perum Perhutani, khususnya dalam bidang pengembangan agroforestri tebu dengan sistem pengelolaan mandiri. Kami berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi industri gula nasional serta mendukung stabilitas pasokan gula di Indonesia.”

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT PG Rajawali II Ardian Wijanarko, menyatakan bahwa kerja sama ini adalah langkah strategis untuk memperkuat sektor industri gula nasional melalui sinergi antar BUMN. Ia menekankan bahwa kemitraan ini diharapkan dapat menciptakan kesinambungan dalam pasokan Gula Kristal Putih untuk Musim Giling 2025 dengan mekanisme jual beli yang transparan dan efisien.

Melalui perjanjian ini, diharapkan tercipta kesinambungan dalam produksi gula nasional yang berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya pemangku kepentingan dalam rantai pasok industri gula. Dengan adanya kerja sama ini, Perhutani dan PT PG Rajawali II berkomitmen untuk terus memperkuat sektor industri gula nasional dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi.

(Kom-PHT/DivreJanten/Ga)

Editor: EM