"Loading..."

KEHUTANAN Perhutani Dituntut Mampu Berbisnis

Madiun, Kompas – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta Perum Perhutani mampu mengembangkan bisnis di bidang industri kayu dan nonkayu yang dikelolanya selama ini. Pengembangan bisnis itu penting untuk mengejar perkembangan ekonomi global yang tumbuh pesat belakangan ini.

Permintaan itu disampaikan Zulkifli saat berbicara dalam acara ulang tahun ke-52 Perum Perhutani di Kota Madiun, Jawa Timur, Rabu (27/3).

”Pertumbuhan ekonomi di negara kita sangat luar biasa. Perhutani, apabila tidak mampu menyesuaikan dengan pertumbuhan itu, ya akan punah. Tanahnya akan dirambah, dimusuhi oleh rakyat banyak, dan manajer-manajernya banyak dikomplain,” ujarnya.

Zulkifli mengatakan, Perhutani memiliki aset yang luar biasa karena mengelola hutan seluas 24 juta hektar di Jawa dan Madura. Akan tetapi, aset itu kurang digarap secara maksimal sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Untuk mendorong pengembangan bisnis di lingkungan Perhutani, pihaknya meminta supaya seluruh unsur pimpinan di level manajer disekolahkan di bidang bisnis dan manajemen. Selama ini Perhutani hanya memiliki ahli tanaman, tetapi tidak memiliki sumber daya manusia yang andal di bidang bisnis.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan penggabungan aset antara Perum Perhutani dan PT Inhutani, badan usaha milik negara (BUMN) di sektor kehutanan yang mengelola kawasan hutan di luar Pulau Jawa dan Madura. Alasannya, pengelolaan hutan yang dilakukan PT Inhutani kurang bagus.

Usulan penggabungan aset itu telah disampaikan kepada Kementerian BUMN dan sudah disetujui sehingga tinggal pelaksanaannya.

Menyikapi tuntutan untuk mengembangkan bisnis, Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmananto mengatakan, pihaknya akan segera merevitalisasi industri kayu dan nonkayu. Dengan demikian, ujar Bambang, pada masa yang akan datang, Perhutani tidak lagi mengandalkan pendapatannya dari hasil penjualan kayu mentah semata.

Jurnalis : Nik
Media : Kompas  28 Maret 2013 hal. 18