KUMPARAN.COM (29/03/2021) | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Senin (29/03/2021) gelar Focus Group Discussion (FGD) Desain Implementasi Ekonomi Hijau Kabupaten Bojonegoro.
FGD tersebut dalam rangka mendapatkan gambaran desain dan roadmap implementasi ekonomi hijau di Kabupaten Bojonegoro.
Ekonomi Hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Namun demikian, implementasi ekonomi hijau tentu tidak mudah dilakukan, perlu memerlukan persiapan regulasi pendukung dan pemahaman para pelaku ekonomi.
Acara yang berlangsung di Ruang Productive Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro tersebut dibuka oleh Bupati Bojonegoro melalui virtual dan ikuti Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Daerah, Kepala OPD, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur wilayah Bojonegoro, Kepala BPS Jawa Timur, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, serta ADM Perhutani Bojonegoro dan Padangan.
Selain itu, juga dihadirkan narasumber Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Ir Medrilzam MProf Econ PhD, dan Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik, Etjih Tasriah.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Mokhamad Anwar Mukhtadlo mengatakan tujuan dari FGD tersebut adalah dalam rangka mendiskusikan beragam tantangan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong pembangunan manusia dan pembangunan perekonomian daerah, dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan mendiskusikan desain implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta menyadari akan potensi kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki.
“Adanya efek eksternalitas pembangunan dan industrialisasi yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berinisiasi menata perencanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan trade-off kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan paradigma baru yaitu Build Back Better, melalui implementasi Ekonomi Hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.” kata Mokhamad Anwar Mukhtadlo.
Bupati Bojonegoro Anna Muawanah dalam sambuatannya menyampaikan bahwa secara terotorial Kabupaten Bojonegoro 40 persen adalah wilayah kehutanan, yang tentunya banyak potensi-potensi perkebunan dan pertanian. Selain 40 persen wilayah kehutanan Bojonegoro memiliki produksi minyak nasional sebesar 30 persen.
“Berkaitan dengan menuju ekonomi hijau, tentunya Kabupaten Bojonegoro dengan 30 persen migas kami tidak ingin menjadi suatu kesalahan sehingga jauh-jauh hari akan menerapkan terhadap apa yang menjadi ekonomi hijau karena menyadari bahwa tidak dapat bergantung pada migas yang tidak dapat terbarukan.” kata Bupati Anna Muawanah.
Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro juga memiliki potensi sumber air dari Bengawan Solo, sehingga petani dapat tercukupi ketersediaan air secara maksimal. Namun yang berdampingan dengan migas,.
“Suatu ketika jika kekurangan air atau hujan terlambat, maka Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut kami support” kata Bupati.
Masih menurut Bupati bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, diharapkan dapat mendorong turunnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bojonegoro.
“Kami berharap gagasan ekonomi hijau dapat memenuhi kebutuhan berkelanjutan dalam membangun sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Saya yakin diskusi ini mendapatkan suatu roadmap Bojonegoro menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan,” tutur Bupati Anna Muawanah.
Sumber : kumparan.com
Tanggal : 29 Maret 2021