PROBOLINGGO, PERHUTANI (16/02/2019)  | Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno mengunjungi kawasan Perhutanan Sosial Desa Burno, Kecamatan Senduro yang merupakan salah satu kawasan hutan sosial di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur pada Jumat (15/2).

Hutan Sosial Desa Burno merupakan kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo  Jawa Timur termasuk ke dalam program Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) sehingga dikelola masyarakat setempat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk dioptimalkan menjadi sumber pendapatan dan penggerak ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan itu Menteri Rini menjelaskan bahwa ini adalah salah satu program Pemerintahan Jokowi untuk LMDH dimana masyarakat tiap Kepala Keluarga (KK) bisa memanfaatkan hutan dengan luas antara 1,5 ha sampai 2 ha untuk aktifitas pertaian maupun perkebunan.

Dalam hal ini pemerintah pun memberikan dukungan berupa Surat Keputusan (SK) KULIN KK untuk LMDH Wono Lestari  di Desa Burno yang memiliki luas pangkuan 940 hektar dengan jumlah anggota sebanyak 367 KK sehingga anggota LMDH bisa memanfaatkan hutan sosial ini untuk aktivitas peternakan, hijau makan ternak (HMT), perkebunan kopi dan budidaya madu.

Rini menyampaikan keberhasilan program hutan sosial karena ada sinergi dua BUMN yaitu antara Perum Perhutani dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. “Perhutani yang menyediakan lahan hutan yang siap digunakan untuk mendukung program perhutanan sosial, sementara BNI memberikan  pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) kepada petani penggarap”, jelasnya.

Rini menambahkan, program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam mendorong perbaikan kesejahteraan petani dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

“Saya senang kawasan hutan sosial sudah dimanfaatkan masyarakat, yang artinya optimalisasi lahan sudah berjalan dan masyarakat atau Petani di sini sudah merasakan manfaatnya. Kawasan di sini sangat potensial dan ke depan harus ditingkatkan” ungkap Rini.

Sementara itu Direktur Operasional Perum Perhutani Hari Priyanto yang turut mendampingi kunjungan kerja Menteri BUMN di desa Burno mengatakan, jika kelestarian hutannya terjaga artinya kehidupan masyarakat sekitar hutan pun akan lestari. “Perhutani mengelola hutan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari da sudah ada standarnya baik nasional seperti Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) maupun standar internasional berdasarkan akreditasi dan sertifikasi dari  Forest Stewardship Council (FSC) sehingga produk-produk Perhutani bisa diterima di pasar dunia,” terangnya.

Sementara itu Ketua LMDH Wono Lestari Edi Santoso mengungkapkan bahwa masyarakat desa Burno kini ekonominya jauh lebih baik, dengan membudidayakan rumput gajah di hutan  seluas 133 hektar mereka bisa menghasilkan 1.700 ikat per hari, atau jika diuangkan sekitar Rp, 25,5 juta. “Itu saya estimasikan per ikatnya dengan harga 15.000 rupiah, padahal diluar harga per ikatnya bisa mencapai Rp.20-25 ribu”, ujarnya.

Selain itu kata Edi, tercatat jumlah sapi perah yang dimiliki masyarakat saat ini sebanyak 804 ekor dan menghasilkan susu sebanyak 5.172 liter per hari, belum lagi mereka yang membudidayakan lebah madu secara glodokan yang dipanen setiap 3 bulan dan menghasilkan 30 liter untuk sekali panennya. (Kom-PHT/Pbo/Mmg)

 
Editor : Ywn
Copyright©2019