BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (27/6/2024) | Dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) atau Jalan Pantai Selatan (Pansela) di kawasan hutan Wilayah KPH Banyuwangi Selatan, serta untuk memenuhi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, BPKH XI Yogyakarta, CDK Banyuwangi, dan instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pemeriksaan Lapangan (Riklap) di Hotel Minak Jinggo Glenmore Banyuwangi pada 27-29 Juni.

Kepala Perhutani Banyuwangi Selatan, Wahyu Dwi Hadmojo, menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan JLS/Pansela di kawasan hutan yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN), dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Pembangunan jalan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, dan kami siap mendukung pelaksanaannya sebagai bagian dari pembangunan nasional.

“Dengan sinergi yang terjalin baik selama ini antara Perhutani, Pemkab Banyuwangi, dan semua pihak terkait, kami berharap dapat mempertahankan dan meningkatkannya. Kami optimis bahwa pembangunan jalan ini akan membawa manfaat signifikan bagi pemberdayaan masyarakat lokal, sejalan dengan visi Banyuwangi Rebound untuk pemulihan ekonomi dan keharmonisan,” ujar Wahyu.

Norawi, Kabag Pemkab Banyuwangi, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh semua pihak dalam percepatan menuju PPKH untuk pembangunan Jalan Pansela di kawasan hutan Banyuwangi yang masuk pengelolaan KPH Banyuwangi Selatan. Dia juga menegaskan komitmen Pemkab Banyuwangi untuk mendukung suksesnya pembangunan ini serta memastikan pengawalan yang ketat dalam implementasinya.

Benney Hendarto, Kasi Pengendali Ekosistem Hutan Dishut Jatim, menyampaikan apresiasi atas sinergi semua pihak dalam Rakor dan Riklap ini. “Kami berharap dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan Proyek Strategis Nasional berupa JLS/Pansela ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan memastikan percepatan pembangunan sesuai regulasi PPKH dari KLHK,” ungkap Benney. (Kom-PHT/Bws/Dik)

Editor:Lra
Copyright©2024