GARUT, PERHUTANI (19/7/2020) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut menyelenggarakan forum diskusi pembahasan batas desa partisipatif bersama manajemen kantor Divisi Regional (Divre) Jawa Barat dan Banten (Janten) bidang Perhutanan Sosial, dan stakeholder lainnya yang terkait wilayah administratif Gunung Haruman, bertempat di aula kantor KPH Garut,  Sabtu (18/7).

Dalam pertemuan tersebut hadir Wakil Administratur KPH Garut Tri Yuwana beserta jajaran, Expert Madya Perencanaan dan Penanganan Konflik Perhutanan Sosial Divre Janten Zuhri Munawar, Expert Madya Perhutanan Sosial Divre Janten Mochamad Drajat, dan pihak terkait lain yakni aparat Desa Haruman, Desa Karang Anyar, Desa Cipareuan dan Desa Lingkung Pasir beserta pengurus LMDH Buana Mukti, Pusaka Haruman, Cipareuan dan Lingkung Pasir.

‘Haruman Jingga’ merupakan program kegiatan Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU yang akan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan sebagai tempat latihan terbang paralayang yang terpadu dengan pariwisata. Lokasinya berada di Resort Pangkuan Hutan (RPH) Limbangan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Leles KPH Garut.

Tri Yuwana mengatakan perlunya dilakukan pengukuran ulang dan penetapan batas-batas HPD (Hutan Pangkuan Desa) di wilayah gunung Haruman, serta penataan lokasi wisata yang akan dikerjasamakan.

“Perlu dirumuskan pola kerjasama kemitraan yang sesuai antara LMDH, Desa, Paskhas TNI AU dengan Perhutani menyangkut lokasi pelatihan, area ‘take off’ dan ‘landing’ paralayang serta kegiatan event wisata lainnya,” ungkapnya.

Pengurus LMDH Buana Mukti Deni mengatakan bahwa kebijakan Perhutani sudah merubah perilaku anggota masyarakat yang tadinya sebagai perambah hutan sekarang menjadi penggarap legal, bahkan ikut serta program IPHPS/Kulin-KK. (Kom-PHT/Garrut/Imn)

Editor : Ywn

Copyright©2020