Perhutani Perhutani Bersama BPP Bantarbolang Susun Kartu Tani untuk Penggarap Hutan di Pemalang |

PEMALANG, PERHUTANI (12/10/2020) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pemalang bersama Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Bantarbolang Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang melaksanakan Rapat Koordinasi membahas penyusunan Kartu Tani untuk penggarap dalam kawasan hutan di Kantor BPP, Senin (12/10).

Hadir dalam acara Kepala Sub Seksi (KSS) Komunikasi Perusahaan dan Pelaporan Eko Satoto beserta segenap jajaran di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bantarsari dan Slarang, serta Kepala BPP Rohani.

Administratur KPH Pemalang Akhmad Taufik lewat KSS Komunikasi Perusahanan dan Pelaporan Eko Satoto, menyampaikan bahwa Perhutani KPH Pemalang mendukung sinergi bersama BPP Kecamatan Bantarbolang untuk penyusunan Kartu Tani yang nantinya berguna bagi para penggarap dalam kawasan hutan agar lebih mudah dalam pembelian pupuk bersubsidi.

Penyusunan Kartu Tani dilakukan dari penghimpunan data usulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayah kerja BPP Kecamatan Bantarbolang. Sampai dengan saat ini sudah terhimpun 309 usulan yaitu, 12 orang dari LMDH Pertapan Jaya desa Kebongede, 22 orang dari LMDH Bina Rima desa Lenggerong, 91 orang dari LMDH Sejahtera desa Peguyangan, 35 orang dari LMDH Tri Sukses desa Pabuaran, 18 orang dari LMDH Ngremboko desa Pengiringan, 22 orang dari LMDH Sidomuncul desa Pedagung, 3 orang dari LMDH Perintis desa Purana, 12 orang dari LMDH Wana Harapan desa Sambeng, 22 orang dari LMDH Sumber Rejeki desa Bantarbolang, 7 orang dari LMDH Tunas Muda desa Karanganyar, 39 orang dari LMDH Karya Lestari desa Glandang, dan 26 orang dari LMDH Wana Lestari desa Kuta.

Kepala BPP Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Rohani menyampaikan apresiasi terhadap LMDH binaan Perhutani KPH Pemalang atas koordinasi yang selama ini terjalin baik. Ia berharap data yang dihimpun sudah sesuai riil kondisi di lapangan mengingat Kartu Tani nantinya berfungsi untuk mempermudah para penggarap dalam mendapatkan pupuk bersubsidi,

“Data yang dikirim harus sesuai kondisi lapangan agar tidak disalahgunakan. Data usulan Kartu Tani dijadwalkan tanggal 20 Oktober 2020 sudah tervalidasi sebelum dilaporkan ke Kementerian Pertanian,” ujarnya. (Kom-PHT/Pml/Eko)

Editor : Ywn