GARUT, PERHUTANI (26/10/2020) | Pasca bencana banjir bandang di Garut Selatan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan (KPH) Garut bersama rombongan Divisi Regional Jawa Barat dan Banten (Divre Janten) serta stakeholder lainnya melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter untuk meninjau daerah yang terkena musibah bencana alam banjir bandang, Minggu (26/10).
Karena kapasitas helikopter yang terbatas, pelaksanaan pemantauan udara dibagi menjadi 2 tim. Tim I terdiri dari Direktur Pemetaan dan Evaluasi Resiko Bencana (PERB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, Kepala Divre Janten Diky Yuana Rady, Staf Khusus Kepala BNPB Een Irawan Putra, Analis pemetaan PERB-BNPB Abdul Hafizh, Videographer & Drone Faizal Abdul Aziz, Photographer & Jurnalis Mongabay Indonesia Donny Iqbal.
Sedangkan untuk Tim II terdiri dari Analis Pemetaan PERB-BNPB Osmar Shalih, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Cimanuk-Citanduy Rukma Dayadi, Komandan Resor Militer (Danrem) 062/TN Muhamad Muchidin, Komandan Kodim (Dandim) 0611 Garut Deni Iskandar dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut Firman Karyadin.
Kegiatan ini dilakukan untuk melihat perubahan bentang-bentang alam skala mikro di bagian hulu yang memungkinkan untuk dilakukan pemetaan, sehingga lokasi yang rawan terjadinya bencana bisa diantisipasi dan juga meminimalisir kemungkinan terjadinya lagi bencana alam.
Hasil pertemuan memutuskan perlunya identifikasi wilayah menggunakan dua pesawat Helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memetakan kawasan terdampak banjir dan longsor dari hulu sampai hilir Sungai Cipaleubuh, Cipasarangan, Cikaso dan Cibera.
Setelah meninjau lapangan, Kadivre Janten, Dicky Yuana Rady mengatakan ada spot-spot kawasan hutan yang masih terbuka di wilayah hulu, tapi masih perlu dilakukan groundcheck langsung.
“Hasil pemetaan dari udara agar dilakukan groundcheck lapangan oleh Perhutani KPH Garut bareng BNPB, guna memastikan pada areal tersebut pengaruhnya terhadap kejadian musibah banjir dan longsor di Garut Selatan,” ungkapnya.
Sementara itu, menurut Direktur PERB BNPB RI, Abdul Muhari, BNPB adalah lembaga pemerintah non-Kementerian yang diserahi tugas dan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara nasional. Ia mengatakan perlunya memetakan DAS Cikaso guna mengantisipasi terjadinya kembali bencana alam. Terkait relokasi dan revitalisasi merupakan kewenangan pemerintah daerah yang mengerti kondisi masyarakatnya.
“Kita mau coba capture DAS Cikaso ini dari hulu sampai hilir sangat rawan, kalau terjadi lagi hujan pada beberapa hari atau minggu dan bulan kedepan harus diidentifikasi supaya tidak terjadi lagi banjir kedepannya. Untuk relokasi dan revitalisasi, BNPB akan melihat kebijakan dari pemerintah daerah selaku yang paling tahu kebutuhan masyarakatnya,” pungkasnya. (Kom-PHT/Grt/Imn)