Perhutani Perhutani Ikuti Dialog Dengan Komisi B DPRD Jawa Timur di Bojonegoro |

PADANGAN, PERHUTANI (29/05/2020) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan mengikuti kunjungan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Timur dalam rangka monitoring program kegiatan bidang kehutanan dengan menghadirkan Perum Perhutani selaku pengelola hutan serta dari Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah Bojonegoro, bertempat di Kantor CDK Bojonegoro pada Jumat (29/05).

Kunjungan tersebut untuk monitoring dan evaluasi terhadap program atau kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kabupaten Bojonegoro dengan lebih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan khususnya akibat dampak pandemi Covid-19. Salah satu yang menjadi skala prioritas adalah gangguan keamanan hutan (Gukamhut), pencurian aset negara dalam kawasan hutan dan kebakaran hutan karena Bojonegoro di dominasi oleh tegakan kayu jati.

Saat dimintai penjelasan, Administratur Perhutani KPH Padangan, Loesy Triana menyampaikan program Perhutani melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang selalu melibatkan masyarakat hutan yang kini dioptimalkan kembali untuk lebih menitikberatkan pendekatan kepada masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan program kerjasama bagi hasil baik untuk tanaman pertanian, buah buahan maupun tanaman kehutanan dengan harapan penggarap lahan hutan merasa ikut memiliki sehingga ia turut menjaga aset tersebut.

“Untuk menekan lonjakan kerawanan gukamhut akibat dampak pandemi Covid-19, kami telah melakukan banyak kerjasama dengan LMDH diantaranya Perjanjian Kerjasama (PKS) tanaman Sengon, Jati, Kelor serta beberapa PKS dalam pengolahan Minyak Kayu Putih (MKP). Ditengah pandemi wabah virus ini, kayu putih saat ini lagi ‘IN’ dan tahun depan akan menjadi pasar yang bagus karena sangat bermanfaat untuk kesehatan,” ungkap Loesy.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Amar Saefudin menjelaskan bahwa program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh Perhutani melalui kerjasama bagi hasil sangatlah bagus dan agar lebih di optimalkan lagi dengan selalu melibatkan LMDH sebagai mitra kerja dalam mengelola hutan.

“Antisipasi gukamhut dan kebakaran hutan adalah menjadi skala prioritas saat ini akibat dampak Covid-19. Dengan keterbatasan SDM yang ada di lapangan diperlukan strategi untuk selalu menjaga sinergitas dengan stakeholder baik ditingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten dengan juga melibatkan mereka dalam pengelolaan bahkan pengamanan hutan,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala CDK wilayah Bojonegoro, Purnomo Probo menambahkan dalam pelaksanaan ber PKS dengan LMDH hendaknya tetap memperhatikan sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. “Ini dinamakan Agroforestry kompleks yang artinya dalam PKS tersebut ada tanaman pertanian padi, jagung, ada tanaman kehutanan misal Sengon, Jati dan ada peternakan mungkin ayam atau itik selain ada nilai ekonomisnya tapi juga mengandung nilai lingkungan karena kotorannya bisa dijadikan pupuk untuk tanaman sekitar,” kata Purnomo. (Kom-PHT/Pdg/Mmt)

Editor : Ywn