PROBOLINGGO, PERHUTANI (17/11/2020) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Senduro dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertempat di Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Minggu (16/11).
FGD tersebut diselenggarakan di lokasi wisata Siti Soendari petak 16b, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Senduro, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Senduro, diikuti oleh Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Perhutani KPH Probolinggo, jajaran Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kabupaten Lumajang, pengurus dan anggota KTH Wono Lestari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dalam keterangannya setelah acara kegiatan, Administratur KPH Probolinggo Imam Suyuti mengatakan, bahwa kegiatan diskusi ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan permasalahan di Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari guna memperoleh penyelesaian dan solusinya sehingga kelompok ini lebih eksis dan maju guna kesejahteraan anggotanya. “Disamping itu FGD juga merupakan bentuk sinergitas dalam pengelolaan kawasan hutan antara Perhutani, Forkopimcam dan masyarakat sekitarnya yang tergabung dalam organisasi KTH Wono Lestari,” ujarnya.
Menurut Imam, selama ini Perhutani sudah bermitra dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari berjalan cukup baik dengan memanfaatkan kawasan hutan yang masuk Wengkon Kelompok Wono Lestari seluas 940 hektar. “Perhutani dengan KTH Wono Lestari sudah melakukan kerjasama sebanyak 4 macam yaitu PKS Hijau Makanan Ternak (HMT), PKS Kopi, PKS Tanaman Porang dan PKS Wisata Siti Soendari. Alhamdulillah semua berjalan baik dan tidak ada kendala di lapangan, sebab Perhutani dan KTH ibarat suami istri, jadi jikalau ada permasalahan di organisasi harus dibicarakan bersama termasuk dalam FGD yang baru saja kita laksanakan,” ujarnya.
Di tempat yang sama Ketua Kelompok Tani Hutan Wono Lestari Edi Santoso mengatakan, bahwa pihaknya bersama jajaran Perhutani Senduro dan Dinas Kehutanan Cabang Lumajang akan selalu berkomunikasi dalam memanfaatkan kawasan hutan. Setiap permasalahan harus diselesaikan secara musyawarah, “Karena pada jaman globalisasi ini banyak kepentingan dari pihak-pihak lain yang masuk dan mengobok-obok bahkan mengadu domba sehingga permasalahan jadi rumit untuk diselesaikan,” paparnya. Pihaknya juga merasa bersyukur dengan adanya kegiatan FGD ini, “Setidaknya ini meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi baik kelompok dengan Perhutani, Muspika dan sesama anggota kami,” ujarnya.
Sementara itu Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Lumajang, Nurhayadi mengatakan bahwa kegiatan ini menandakan betapa pentingnya menampung aspirasi dan keluhan masyarakat sekitar hutan di Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang sehingga dapat diperoleh solusi dan penyelesaian yang terbaik lewat forum ini. “Dengan FGD ini akan diketahui permasalahan-permasalahan apa saja yang ada dalam pengelolaan pemanfaatan hutan di daerah ini dan lewat forum ini pula akan diperoleh solusi dan penyelesaiannya,” katanya. (Kom-PHT/Pbo/HH)
Editor : Ywn
Copyright©2020